Mekanisme Pinjaman Online yang diakui Negara (Perspektif Hukum dan Agama) di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk terbanyak di Asia. Kondisi geografis seperti tersebut menimbulkan tantangan dan masalah yang berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan dan perkembangan ekonomi. Layanan perbankan hanya tertumpuk di pusat kota saja, kurang menyentuh masyarakat yang ada di pelosok daerah. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan di Indonesia akibat tidak meratanya pembangunan perekonomian nasional. Pinjaman online menawarkan banyak fitur yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan. Akibatnya, dalam dua tahun terakhir, fintech pinjaman online tumbuh sangat capat. Dengan adanya fintech, seseorang sekarang yang ingin mengajukan pinjaman cukup  mendownload aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan dan dalam waktu yang relative cepat pinjaman   langsung cari ke rekening peminjam. Namun, akses negatif  bermunculan seperti tersebarnya data pribadi peminjam karena proses verifikasi pinjaman online dilakukan secara online dan akan meminta persetujuan dari penerima pinjaman untuk mengakses semua data hal ini sangat  berisiko tinggi data pribadi penerima pinjaman untuk disalahgunakan. Permintaan data pribadi  konsumen sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan assesement kepada    calon peminjam dan untuk memastikan bahwa peminjam uang benar-benar orang yang   namanya tercantum dalam aplikasi nanum dalam beberapa kasus, akses kontak digunakan  untuk melakukan penagihan.